Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung menggelar Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Bandung.
Dalam acara tersebut, hadir perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri dan juga Ketua Harian TPPS Kabupaten Bandung Hj. Emma Dety Dadang Supriatna serta pihak penting yang berperan dalam upaya pengetasan stunting. Rabu, 29 Mei 2024.
Acara ini tidak hanya sekedar pertemuan formal, tetapi juga menjadi ajang untuk intervensi serentak dan sidak stunting di lapangan, bertujuan mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi bersama untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, yang juga ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bandung mengungkapkan meskipun tidak diundang secara resmi tapi tetap hadir, karena merasa berkewajiban untuk hadir dan bertatap muka dengan teman-teman yang bertugas di Kecamatan masing-masing.
“Merasa masih bertanggung jawab sebagai Ketua TPPS Kabupaten Bandung, karena masalah Stunting di Kabupaten Bandung memprihatinkan dan jauh dari target nasional,” ujar Sahrul.
Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung mencapai 29,2%, untuk itu Sahrul menyatakan pentingnya komitmen bersama dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini.
Ia menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, hingga masyarakat.
“Dari pemaparan yang disampaikan oleh Tenaga Ahli dan perwakilan dari BKKBN Jabar, bahwa upaya penurunan stunting di Kabupaten Bandung masih memerlukan peningkatan yang signifikan, meski berbagai intervensi telah dilakukan, hasil yang diperoleh masih belum memuaskan,” jelasnya.
Ia menilai, berbagai faktor menjadi penyebabnya, termasuk kurang optimalnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan stunting.
“Ini menunjukkan bahwa tanpa koordinasi yang baik, program-program yang sudah direncanakan dengan baik pun tidak akan memberikan hasil yang maksimal,” sambungnya.
Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan konvergensi yang lebih baik dari seluruh pihak yang terlibat sehingga koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting melalui berbagai intervensi yang lebih efektif dan efisien.
“Setiap pihak harus saling mendukung dan mengisi peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.
Khususnya, salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penanganan stunting di Kabupaten Bandung adalah pendataan yang kurang akurat dan pengolahan data yang belum maksimal.
“Pendataan yang tepat sangat penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran,” terangnya.
Dengan data yang akurat, setiap intervensi dapat dilakukan dengan lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Dirinya berharap ke depan tidak terjadi lagi koordinasi yang kurang baik seperti ini, segala sesuatunya tidak On System saya kira juga tidak dapat optimal dari sisi hasilnya.
Harapan saya, jika memang tidak dimungkinkan untuk berkoordinasi dan bukan lagi kapasitas sebagai Ketua TPPS.
“Hal yang mudah sebenarnya, tinggal dikeluarkan saja saya dari daftar pengurus TPPS Kabupaten Bandung,” pungkasnya.
Hendriko
