Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah selesai dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada (14/2) lalu, namun masih ada cerita menarik yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan dugaan pemotongan Dana Operasional KPPS di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.
Berdasarkan keterangan warga masyarakat kepada awak media mengatakan Dana Operasional KPPS di potong sebesar Rp. 1,5 juta yang disampaikan untuk penggandaan C1, pembuatan LPJ, pembuatan kaos, dan biaya pelaksanaan PPS yang juga diketahui PPK Pakenjeng. Jumat, 1 Maret 2024.
Di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, terdapat 222 TPS dari 13 Desa dan jika diasumsikan setiap KPPS dipotong anggaran operasional sebesar Rp. 1,5 juta maka dapat ditotalkan sebesar Rp. 333 juta.
Pemotongan yang dilakukan oleh masing-masing PPS, berdasarkan pengakuannya warga tersebut saat dikonfirmasi “hal ini diketahui PPK, karena tidak mungkin Ketua PPS berani mengambil kewenangan dengan sendirinya”.
Lanjutnya, bahwa terkait pemotongan tersebut diketahuinya bahwa tidak dilakukan sebelah pihak namun ada kesepakatan agar pelaksanaan Pemilunya lancar.
Diketahui Dana Operasional KPPS berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 644/PP.08.1-SD/06/2024 perihal Penataan Logistik dan Kebutuhan Anggaran di TPS dalam Pemilu 2024 telah disalurkan secara bertahap oleh KPU kepada setiap KPPS.
Secara aturan, KPU sangat tegas melarang dengan adanya pemotongan anggaran operasional KPPS oleh siapapun.
Sangat disayangkan jika dugaan pemotongan anggaran operasional KPPS dilakukan oleh oknum atau pihak tertentu.
Perlu adanya tindakan tegas dari KPU Kabupaten Garut dan peran Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penindakan tegas jika dugaan pemotongan dana operasional KPPS di Kecamatan Pakenjeng bener dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hendriko
